KEPENDUDUKAN DI INDONESIA

Ilmu kependudukan adalah ilmu yang mempelajari tentang

jumlah, territorial, komposisi penduduk serta perubahan dan penyebab perubahan – perubahan yang terjadi. Biasanya timbul karena natalitas, mortalitas, gerak territorial, dan mobilitas sosial. (ml.scribd.com/doc/45476977/definisil)

Ditinjau dari Sensus Penduduk 2010 bahwa pertumbuhan penduduk Indonesia telah mencapai 90 persen. Indonesia sendiri merupakan Negara dengan jumlah penduduk keempat terbesar di dunia.Pada tahun 20 Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan penduduk Indonesia akan mencapai 240 juta. Jumlah tersebut lebih tinggi dari perkiraan semula 235 juta.(tutorialterkini.blogspot.com/2013/04/masalah-kependudukan)

. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah berupaya melalui cara transmigrasi dan program Keluarga Berencana.

Transmigrasi merupakan program yang unik dan sangat khas Indonesia. Dalam program ini, pemerintah secara aktif terlibat langsung dalam memindahkan penduduk dalam jumlah besar, menyeberangi lautan, dan berlangsung terus-menerus dalam waktu yang cukup lama. Program seperti ini tidak ada duanya di dunia. Memang ada beberapa negara yang mempunyai program serupa, tetapi jumlah penduduk yang dipindahkan relatif sangat kecil, waktu penyelenggaraannya tidak terus-menerus dalam waktu yang lama, dan umumnya dalam bentuk program resettlement, tidak menyeberangi lautan.

Transmigrasi di Indonesia diilhami dari sebuah tulisan C. Th. Van Deventer, anggota Raad van Indie, berjudul Een Eereschuld (Hutang Budi) yang dimuat dalam majalah De Gids yang terbit pada tahun 1899. Tulisan tersebut membeberkan tentang kemiskinan di Pulau Jawa serta kaitannya dengan cultuur stelsel dan pelaksanaan kerja paksa oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Van Deventer menghimbau agar Pemerintah Belanda melakukan upaya-upaya yang dapat memperbaiki kehidupan rakyat di Pulau Jawa.

Mengacu pada pokok-pokok pikiran Van Deventer tersebut, Pemerintah Hindia Belanda kemudian menyiapkan program pembangunan yang meliputi bidang pendidikan, perbaikan di bidang produksi pertanian, serta pemindahan penduduk dari Pulau Jawa ke luar Jawa. Untuk rencana pemindahan penduduk tersebut, ditunjuklah H.G. Heyting, seorang asisten residen, untuk mempelajari kemungkinan pemindahan penduduk Pulau Jawa ke daerah-daerah lain yang jarang penduduknya dan yang dianggap potensial bagi pengembangan usaha pertanian. Laporan Heyting tahun 1903, antara lain menyarankan agar Pemerintah Belanda membangun desa-desa baru di luar Jawa dengan jumlah penduduk rata-rta sekitar 500 KK setiap desa, disertai bantuan ekonomi secukupnya agar desa-desa baru tersebut dapat berkembang serta memiliki daya tarik bagi pendatang-pendatang baru.

Pelaksanaan program migrasi yang waktu itu disebut kolonisasi tersebut dimulai pertama kali pada bulan November 1905, sejumlah 155 KK (815 jiwa) yang berasal dari Kabupaten Karanganyar, Kebumen, dan Purworejo (waktu itu Keresidenan Kedu Jawa Tengah). Para transmigran tersebut diberangkatkan menuju Gedong Tataan, sekitar 25 Km sebelah barat Tanjungkarang (waktu itu Keresidenan Lampung). Desa baru tempat para transmigran tersebut diberi nama Bagelen, nama salah satu desa di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, desa asal dari sebagian transmigran tersebut.. Pemilihan nama tersebut dimaksudkan agar mereka betah di tempat baru, dan merasa seperti di desa asalnya. Pada tahun-tahun berikutnya program kolonisasi juga dilaksanakan ke daerah Bengkulu dan Sulawesi Tengah..

Dalam periode 1905-1942, penduduk yang berhasil dipindahkan sebanyak 235.802 orang penduduk. (Lampiran I). Daerah asal terbanyak ialah Jawa Timur 27.044 KK (90.086 jiwa) dan yang terkecil D.I. Yogyakarta 188 KK (750 jiwa). Daerah tujuan terbanyak ialah Lampung 44.687 KK (175.867 jiwa) dan yang terkecil Sulawesi Selatan 137 KK (457 jiwa).

Setelah Indonesia merdeka, program pemindahan penduduk yang kemudian disebut transmigrasi, dimulai kembali. Pada tanggal 12 Desember 1950, diberangkatkan 23 KK (77 jiwa) dari Provinsi Jawa Tengah menuju Lampung. Program ini terus dikembangkan hingga sekarang dalam berbagai macam pola dan cara.

Pengiriman keluarga transmigran dari Pulau Jawa, Bali, dan Lombok selama Pelita I, II, III, dan IV berturut-turut adalah 46.268, 82959, 535.474, dan 402.756 (Ida Bagus Mantra, 1987: 7). Hal ini tidak jauh berbeda dengan target yang dicanangkan pemerintah (Lampiran II).

Perubahan yang cukup mendasar dalam kebijakan kependudukan terjadi pada Peliata I. Pemahaman bahwa satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah kependudukan di Indonesia hanya dengan transmigrasi mulai berubah. Pemerintah mulai mengadopsi program Keluarga Berencana untuk mengurangi laju pertumbuhan penduduk yang cepat, terutama di Jawa.

Perkembangan selanjutnya dari program taransmigrasi adalah ketika diperkenalkannya program transmigrasi Pola Sitiung oleh Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi (Depnakertranskop) pada Pelita II. Pola ini berawal dari adanya transmigrasi besol desa dari daerah Wonogiri Jawa Tengah (meliputi 41 desa) ke empat desa baru di Kabupaten Sawahlunto-Sijunjung Sumatera Barat, yaitu Sitiung, Tiumang, Sialanggaung, dan Kotosalak. Penduduk dari 41 desa di Wonogiri tersebut dipindahkan karena desa tempat tinggal mereka terkena proyek bendungan Gajah Mungkur. Jumlah transmigran tersebut adalah 65.517 jiwa atau lebih kurang 2.000 KK. Hal yang dinilai lebih dalam pola ini adalah adanya koordinasi yang lebih baik antar instansi terkait dalam pelaksanaannya. Misalnya pembabatan hutan, membangun prasarana jalan, jembatan, dan irigasi dilaksanakan oleh Departemen Pekerjaan Umum, urusan pemerintahan desa oleh Departemen Dalam Negeri, pengkaplingan tanah hingga pembuatan sertifikat dilakukan oleh Jawatan Agraria, pendirian Puskesmas dan tenaganya oleh Departemen Kesehatan, sekolah dan gurunya oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam pelaksanaan Pola Sitiung, transmigran tidak perlu membangun rumah dulu, karena rumah sudah disipkan oleh Depnakertranskop. Begitu berhasilnya pola ini, Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi, Prof. Soebroto bermaksud memperluas pola ini ke-14 provinsi lainnya di Indonesia. Akan tetapi, ternyata untuk menerapkan pola ini ke propvinsi lain kendalanya cukup banyak, antara lain kesiapan lokasi transmigrasi, dan koordinasi yang kurang berjalan dengan baik.

Pola Inti Rakyat Perkebunan (PIR Bun) mulai diperkenalkan pada Pelita III di lokasi-lokasi transmigrasi. Pola ini cukup berhasil menarik minat penduduk pedesaan di Pulau Jawa untuk ikut serta dalam program tarnasmigrasi ini. Melihat minat masyarakat yang cukup tinggi ini, pada Pelita IV Departemen Transmigrasi kemudian lebih banyak mendorong pelaksanaan transmigrasi spontan yang dibiayai sendiri oleh penduduk.

Orientasi program transmigrasi kemudian mengalami perubahan dari orientasi kuantitas ke orientasi kualitas pada Pelita V. Pemerintah juga mendorong agar masyarakat tergerak untuk melakukan transmigrasi swakarsa. Pada masa ini perhatian untuk mengembangkan daerah tujuan transmigrasi agar dapat menarik transmigran dari Jawa mulai dibangun. Hutan Tanaman Industri-Transmigrasi (HTI-Trans) mulai diperkenalkan yang merupakan kerjasama antra swasta pemegang Hak Penguasahan Hutan (HPH) dengan transmigran sebagai pemasok tenaga kerja. Selain memperkenalkan HTI-Trans, Departemen Transmigrasi juga mendorong terbentuknya pusat-pusat industrialisasi di luar Jawa, seperti agribisnis kelapa sawit atau tambak udang inti rakyat transmigrasi.

Provinsi-provinsi yang dijadikan daerah pemukiman transmigrasi dewasa ini adalah Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimanatan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Papua. Di daerah-daerah tersebut, pengaruh demografi cukup terasa oleh karena di masa lampau jumlah penduduk setempat relatif masih sedikit. Di samping itu perekonomian daerah tujuan kemungkinan juga terpengaruh dengan adanya pertambahan tenaga kerja dan pembukaan tanah-tanah pertanian baru.

Dalam kurun waktu 60 tahun (1930-1990), distribusi penduduk di Indonesia sedikit banyaknya juga dipengaruhi oleh pelaksanaan transmigrasi, walaupun tidak begitu besar. Pulau Jawa dan Madura yang pada tahun 1930 dihuni oleh 68,9% penduduk Indonesia, pada tahun 1990 hanya 59,9% dari keseluruhan penduduk. Meskipun demikian, karena angka pertumbuhan penduduk yang tinggi, kenaikan jumlah penduduk di Pulau Jawa jauh lebih besar dibandingkan yang bermigrasi kederah lain. (http://witrianto.blogdetik.com/2010/12/16/transmigrasi-di-indonesia/)

Keluarga berencana (disingkat KB) adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Itu bermakna adalah perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran seperti kondom, spiral, IUD, dan sebagainya. Jumlah anak dalam sebuah keluarga yang dianggap ideal adalah dua. Gerakan ini mulai dicanangkan pada tahun akhir 1970-an. (http://id.wikipedia.org/wiki/Keluarga_Berencana)

Sebelum 1957 – Pembatasan kelahiran secara tradisional (penggunaan ramuan, pijet, absistensi/ wisuh/ bilas liang senggama setelah coitus).

Perkembangan birth control di daerah – Berdiri klinik YKK (Yayasan Kesejahteraan Keluarga) di Yogyakarta. Di Semarang : berdiri klinik BKIA dan terbentuk PKBI tahun 1963. Jakarta : Prof. Sarwono P, memulai di poliklinik bagian kebidanan RSUP. Jawa dan luar pulau Jawa (Bali, Palembang, Medan).( http://irwansyah-hukum.blogspot.com/2012/06/sejarah-perkembangan-kb-di-indonesia.html)

Berikut beberapa masalah yang dihadapi indonesia akibat kepadatan penduduk:

1.     Jumlah penduduk besar

2.     Pertumbuhan penduduk cepat

3.     Persebaran penduduk tidak merata

4.     Kualitas penduduk rendah

5.     Komposisi penduduk sebagian besar berusia muda

6.     Tingkat pengangguran tinggi

7.     Sering terjadi tawuran

8.     Kelaparan penduduk

9.     Kemiskinan

(http://handikap60.blogspot.com)

Dari masalah – masalah tersebut dapat diatasi dengan berbagai cara, di antaranya:

1.     Program KB (Keluarga Berencana) yang selama ini dicanangkan pemerintah yang diharapakan dapat menekan laju pertumbuhan  penduduk yang semakin pesat terbilang gagal. Hal ini dikarenakan adanya sosialisasi yang tidak merata. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih aktif melakukan penyuluhan dari desa ke desa terutama didaerah Jawa yang semakin padat.

2.     Menunda masa perkawinan. Adanya wanita dan lelaki karir bisa menunda keinginan untuk menikah dan lebih mempersiapkan segala sesuatunya baik material maupun immaterial. Sebagai bekal untuk kelangsungan hidup yang lebih sejahtera.

3.     Mencegah adanya urbanisasi. Rata – rata seseoarang yang merantau ke kota menjadi pengangguran karena mereka hanya bermodal nekat tanpa memikirkan terlebih dahulu akan nasibnya nanti dan hanya menambah kepadatan kota.

4.     Pemberdayaan sumber daya manusia. Pendidikan yang tidak merata menjadi salah satu penyebab rendahnya SDM di Indonesia. Program diwajibkannya belajar 9 tahun sekarang sudah tidak memberikan bekal yang lebih karena persaingan didunia pekerjaan semakin ketat. Jadi, perlu adanya perubahan yaitu segara dilaksanakannya wajib belajar 12 tahun dengan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) agar anak – anak indonesia yang kurang mampu mendapatkan pendidikan yang layak dan kedepan lebih bijaksana dan mampu dalam  mengolah sumber daya alam yang tersedia

5.     Penyediaan lapangan kerja, sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan serta fasilitas sosial lainnya. Dengan kemampuan dana yang terbatas maka pemerintah harus bekerjasama dengan sektor swasta untuk mengatasi masalah ini. Seperti pembangunan pabrik industri, sekolah swasta, rumah sakit swasta.

6.     Penyaluran bakat seseorang dalam bidang ketrampilan yang dikuasai sebagai kegiatan positif. Hal ini untuk mencegah terjadinya aksi – aksi anarkis yang sering terjadi di Indonesia yang merugikan negara dan mengancam stabilitas keamanan negara.

Dengan cara – cara tersebut diharapkan masalah kependudukan di Indonesia dapat terselesaikan dan tidak menghambat laju perkembangan pembangunan nasional yang telah dirancang. Sehingga negara Indonesia dapat menjadi negara yang lebih maju dan dapat mensejahterakan penduduknya.